AD/ART

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI DOSEN INDONESIA
(ART ADI)


BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dosen adalah seorang ilmuwan, tenaga ahli atau tenaga trampil yang berprofesi melaksanakan tridharma yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat, mempunyai jabatan fungsional atau jabatan akademik yang diangkat atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia, mempunyai peranan penting di perguruan tinggi.
Seorang dosen perlu meningkatkan profesionalism serta kemampuannya baik aspek kognitif, afektif dan aspek psikomotor, secara terus menerus dengan konsep belajar seumur hidup, sehingga dia dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

BAB II
KEORGANISASIAN

Pasal 2
Sifat, ciri, dan Corak Keorganisasian

ADI adalah organisasi profesi, bersifat ilmiah, bercirikan keilmuan, seni dan budaya, bercorak terbuka, mandiri, dan kesejawatan.
1.    ADI adalah organisasi bersifat profesi yang beranggotakan para dosen dari berbagai bidang ilmu.
2.    Adi bercirikan keilmuan, seni dan budaya diwujudkan dalam kegiatan tridarma, yang bergerak dalam segala bidang ilmu.
3.    Adi bercorak keterbukaan yang diselenggarakan dalam penerimaan anggota, menampung aspirasi, partisipasi, prakarsa dan dinamika anggota.
4.    ADI bercorak kebebasan ilmiah atau akademik yang dimanifestasikan dalam sikap independen, berdiri sendiri, tidak menjadi bagian atau bernaung dalam organisasi kekuatan sosial politik dan atau birokrasi pemerintah, dan selalu mencari kebenaran.
5.    ADI bercorak kemandirian yang dicerminkan dalam sikap organisasi, yang memiliki otonom dalam pemikiran dan pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan, sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
6.    ADI bercorak kekeluargaan yang diimplementasikan pada pengembangan wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan dosen serta berpartisipasi dalam pemersatu bangsa dan negara.
7.    ADI bercorak teman sejawat, dimplementasikan pada pengembangan wawasan kebersamaan antara sesama dosen, dengan selalu melaksanakan dan menjunjung tinggi kode etik dan ikrar dosen.
    
   
   
   
    Pasal 3
Fungsi Organisasi Struktural

1.    ADI cabang merupakan pangkalan kegiatan anggota di daerah tingkat II/Perguruan Tinggi.
2.    ADI wilayah, berfungsi menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan sejumlah ADI cabang dari derah tingkat I/perguruan tinggi dan berkedudukan di ibukota daerah tingkat I bersangkutan, agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.
3.    ADI pusat menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan semua ADI wilayah dan cabang.

Pasal 4
Struktur Organisasi Cabang

1.    Organisasi cabang merupakan ADI cabang yang dibentuk dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, yang berada daerah tingkat II/perguruan tinggi, sekurang-kurangnya 25 orang dosen.
2.    ADI wilayah menghimpun anggota serta mengkoordinasikan kelompok dan jaringan anggota yang ada di cabang/perguruan tinggi.
3.    Untuk mendirikan ADI cabang, harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus ADI wilayah dengan tembusan kepada pengurus ADI pusat.
4.    ADI cabang dibentuk dengan mendapat pengesahan pengurus ADI wilayah, jika diperlukan pengesahan ADI cabang dapat dilakukan oleh pengurus ADI pusat.
5.    Apabila dianggap perlu ADI wilayah dapat membentuk badan koordinasi dan lembaga yang dianggap potensial yang bersifat non struktural di daerahnya.
6.    Bila dipandang perlu ADI cabang dapat dibentuk Badan Penasehat.

Pasal 5
Struktur Organisasi Wilayah

1.    Organisasi wilayah dibentuk di daerah tingkat I (satu) atau daerah yang sederajat dengan daerah tingkat satu.
2.    Untuk mendirikan organisasi wilayah, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus ADI pusat.
3.    Organisasi wilayah dibentuk dengan persetujuan dan pengesahan pengurus organisasi pusat.
4.    Bila dipandang perlu ditingkat wilayah dapat dibentuk Dewan Penasehat.

Pasal 6
Struktur Organisasi Pusat

1.    Organisasi pusat adalah organisasi yang dibentuk di tingkat pusat, berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.
2.    Bila dipandang perlu ditingkat pusat dapat dibentuk Dewan Penasehat.






BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 7
Jenis Anggota

1.    Anggota biasa, adalah dosen tetap pada sebuah perguruan tinggi, Warga Negara Indonesia mempunyai pendidikan minimal Strata Dua atau yang sederajat, dan sudah mempunyai jabatan akademik.
2.    Anggota luar biasa, adalah dosen tidak tetap Warga Negara Indonesia mempunyai pendidikan minimal Strata Dua atau yang sederajat, dan sudah mempunyai jabatan akademik.
3.    Anggota kehormatan adalah anggota yang ditetapkan oleh pengurus diluar ayat 1, dan 2 pasal ini, karena mempunyai jasa dan sumbangan dalam pengembangan IPTEK seni, budaya dan terhadap ADI.

Pasal 8
Persyaratan Anggota

Yang diterima menjadi anggota biasa adalah:
1.    Dosen Warga Negara Indonesia, minimal memiliki ijazah Strata 2 (dua) atau yang sederajat bagi yang sudah mempunyai jabatan akademik asisten ahli.
2.    Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan ADI.
3.    Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pengurus ADI.
4.    Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotaannya.
5.    Prosedur keanggotaan luar biasa, anggota istimewa diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi.

Pasal 9
Kewajiban dan Hak Anggota

1.    Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan ADI.
2.    Anggota biasa mempunyai kewajiban:
a.    Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
b.    Menjaga dan menjunjung nama baik ADI.
c.    Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ADI.
3.    Anggota luar biasa, dan anggota istimewa mempunyai kewajiban:
a.    Menjaga dan menjunjung nama baik ADI.
b.    Berpartisipasi dalam kegiatan ADI.
4.    Setiap anggota mempunyai hak informasi, perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi dan fasilitas.

Pasal l0
Berakhirnya Keanggotaan
1.    Keanggotaan biasa, keanggotaan luar biasa dan keanggotaan istimewa berakhir bila:
a.    Meninggal dunia.
b.    Mengundurkan diri.
c.    Tidak  mampu.
d.    Diberhentikan
2.    Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi:
    a.    Pemberhentian anggota dilakukan oleh pengurus pusat, dengan rekomendasi ADI wilayah atas usulan pengurus wilayah.
    b.    Pemberhentian anggota terlebih dahulu diberikan peringatan sampai 3 kali secara tertulis dengan tembusan ke ketua ADI wilayah dan ADI pusat.
    c.    Pemberhentian anggota yang  mempunyai jabatan dalam pengurus, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh pengurus ADI pusat, dengan rekomendasi ketua ADI wilayah atas usul ketua ADI wilayah.
    d.    Anggota yang dikenakan pemberhentian terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat pengurus.
    e.    Prosedur lebih rinci dalam pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi akan diatur dalam ketetapan ADI

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 1l
Pengurus ADI Cabang

1.    Status kepengurusan ADI cabang:
    a.    Pengurus ADI cabang adalah badan kepemimpinan ADI di tingkat daerah tingkat II/Perguruan Tinggi.
    b.    Masa jabatan pengurus ADI cabang adalah lima tahun.
    c.    Setelah habis masa jabatan, ketua ADI cabang tidak dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya berturut-turut, kecuali jika sangat dibutuhkan, dapat dipilih kembali hanya untuk kedua kalinya.
2.    Personalia pengurus ADI cabang:
     a.    Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua seksi sesuai dengan kebutuhan.
     b.    Majelis pimpinan paripurna ADI cabang terdiri dari pengurus harian,  badan penasehat, dan seluruh anggota pengurus ADI cabang.
     c.    Dalam hal ketua tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua melalui sidang pleno majelis pimpinan paripurna ADI cabang sampai habis masa jabatan ketua lama.
3.    Tata cara pemberhentian pengurus ADI cabang dan pembelaan:
      a.    Pemberhentian dilakukan setelah dilakukan tiga kali  peringatan secara tertulis terlebih dahulu oleh ketua ADI cabang, kecuali dalam hal-hal luar biasa.
      b.    Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang dibentuk untuk itu di tingkat ADI wilayah bersangkutan, terakhir pada musyawarah nasional.
      c.    Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADI.
4.    Tugas dan kewajiban pengurus ADI cabang:
     a.    Melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah ADI cabang, kebijakan dan program kerja ADI wilayah dan pusat, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADI lainnya.
     b.    Menyampaikan laporan enam bulan sekali kepada pengurus ADI wilayah dengan tembusan kepada pengurus ADI pusat.
     c.    Dapat menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dan dilantik oleh pengurus ADI wilayah.
     d.    Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu lima belas hari, pengurus ADI cabang demisioner segera mengadakan serah terima jabatan.
5.    Pembentukan badan konsultasi non struktural:
  a.    ADI cabang dapat membentuk unit pelaksana teknis konsultasi non struktural jika perlu dan menguntungkan yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implikasi tridharma perguruan tinggi, program-program ADI, serta kebutuhan pembangunan di daerah tingkat II/Pergurun Tinggi bersangkutan secara inovatif, strategis dan antisipatif.
  b.    Unit pelaksana teknis konsultan poin a ayat ini, dibentuk atas dasar hasil rapat pengurus ADI cabang dengan berkonsultasi kepada ketua ADI wilayah dan bertanggung jawab kepada ketua ADI cabang.
  c.    Mekanisme pembentukan unit pelaksana teknis konsultan tersebut akan diatur tersendiri dalam ketetapan ADI.

Pasal 12
Pengurus ADI Wilayah

1.    Status pengurus ADI wilayah:
     a.    Pengurus ADI wilayah adalah badan kepemimpinan di daerah tingkai I atau yang sederajat dengan daerah tingkat I dan berkedudukan di ibukotanya.
     b.    Masa jabatan pengurus ADI wilayah adalah 5 (lima) tahun.
     c.    Setelah habis masa jabatan, ketua ADI wilayah tidak dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya berturut-turut, kecuali jika sangat dibutuhkan, dapat dipilih kembali hanya untuk kedua kalinya.
2.    Personalia pengurus ADI wilayah:
     a.    Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua bidang.
     b.    Majelis pimpinan paripurna ADI wilayah terdiri dari pengurus harian ditambah badan penasehat, serta utusan-utusan ADI cabang.
     c.    Dalam hal ketua tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua melalui musyawarah sidang pleno ADI wilayah sampai habis masa jabatan ketua lama.
3.    Tata cara pemberhentian pengurus ADI wilayah dan pembelaan:
     a.    Pemberhentian dilakukan oleh ketua umum ADI pusat, setelah tiga kali peringatan terlebih dahulu oleh ketua ADI wilayah, yang tembusannya disampaikan kepada pengurus ADI pusat, kecuali dalam hal-hal luar biasa.
     b.    Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang dibentuk untuk itu oleh ADI pusat dalam musyawarah nasional
     c.    Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADI.
4.    Tugas dan kewajiban pengurus ADI wilayah:
     a.    Melaksanakan hasil-hasil keputusan musyawarah ADI wilayah, kebijakan dan program kerja ADI, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADI lainnya.
     b.    Menyampaikan laporan enam bulan sekali kepada pengurus ADI pusat.
     c.    Mengevaluasi hasil kerja pengurus ADI cabang yang disampaikan melalui laporan periodik kepada pengurus ADI wilayah. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pengurus ADI pusat.
     d.    Merintis, mendorong dan mengkoordinasikan pembentukan cabang-cabang ADI baru.
     e.    Dapat menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dan setelah dilantik oleh pengurus ADI pusat.
     f.    Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu satu bulan, pengurus ADI wilayah demisioner segera mengadakan serah terima jabatan.

5.    Pembentukan Unit pelaksana teknis konsultasi non struktural:
     a.    Pada ADI wilayah dapat dibentuk unit pelaksana teknis konsultan non struktural yang memungkinkan dan menguntungkan yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implikasi tridharma perguruan tinggi, program-program ADI, serta kebutuhan pembangunan di Daerah tingkat I bersangkutan secara inovatif, strategis dan antisipatif.
     b.    Unit pelaksana teknis konsultan {point a) ayat ini}, dibentuk atas dasar hasil rapat pengurus ADI wilayah dengan berkonsultasi kepada ketua umum ADI pusat, dan bertanggungjawab kepada ADI pusat.
     c.    Mekanisme pembentukan unit pelaksana teknis konsultan tersebut akan diatur tersendiri dalam ketetapan ADI.

Pasal 13
Pengurus ADI Pusat

1.    Status pengurus ADI pusat:
     a.    Pengurus ADI pusat adalah badan kepemimpinan ADI tertinggi dan berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.
     b.    Masa jabatan pengurus ADI pusat adalah 4 (empat) tahun.
     c.    Setelah habis masa jabatan, ketua umum ADI pusat dapat dipilih kembali, hanya untuk kedua kalinya.
2.    Personalia pengurus ADI pusat:
     a.    Pengurus harian terdiri dari ketua umum, empat ketua, asisten bila diperlukan, sekretaris umum, dua sekretaris, bendahara umum, dua bendahara, dan para ketua departemen.
     b.    Pengurus lengkap terdiri dari pengurus harian ditambah ketua-ketua bidang menurut kelompok disiplin ilmu/tugas.
     c.    Majelis pimpinan paripurna pusat terdiri dari pengurus lengkap ditambah dewan penasehat.
     d.    Dalam hal ketua umum tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua umum melalui sidang majelis pimpinan paripurna ADI pusat sampai habis masa jabatan ketua umum lama.
3.    Tata cara pemberhentian pengurus ADI pusat dan pembelaan:
     a.    Pemberhentian atas persetujuan rapat paripurna, dilakukan setelah disampaikan tiga kali peringatan tertulis terlebih oleh ketua umum, yang ditembuskan kepada badan pendiri, kecuali dalam hal-hal luar biasa.
     b.    Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang khusus dibentuk untuk itu pada musyawarah nasional.
     c.    Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADI.
     d.    Pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan anggota majelis pimpinan paripurna pusat dilakukan oleh pengurus ADI.
4.    Tugas dan kewajiban pengurus ADI pusat:
     a.    Melaksanakan hasil-hasil keputusan kongres, musyawarah nasional, rapat-rapat koordinasi nasional, kebijakan dan program kerja ADI pusat, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADI lainnya.
     b.    Segera menyampaikan kepada seluruh jajaran ADI yang berkepentingan segala ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan ADI.
     c.    Menerima dan mengolah laporan-laporan enam bulan sekali dari para pengurus ADI wilayah untuk bahan analisis, guna dijadikan sumber penetapan kebijaksanaan ADI maupun pemecahan masalahnya.
     d.    Bertanggung jawab kepada kongres ADI.
     e.    Bertanggungjawab keluar dan kedalam ADI.
     f.    Pengurus ADI pusat baru dan menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dari kongres.
     g.    Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu dua bulan, pengurus ADI pusat demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.
     h.    Merintis, mendorong, mengkoordinasikan pembentukan wilayah-wilayah ADI baru, berikut mengesyahkan dan melantik pengurusnya, serta membinanya.
5.    Pembentukan unit pelaksana teknis konsultasi non struktural:
    a.    Pada ADI pusat dapat dibentuk unit pelaksana teknis konsultasi non struktural yang mungkin dan menguntungkan yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implikasi tridharma perguruan tinggi, program-program ADI, serta kebutuhan pembangunan nasional secara inovatif, strategis dan antisipatif.
    b.    Unit pelaksana teknis konsultan (point a) ayat ini, dibentuk atas dasar hasil rapat pengurus ADI pusat dengan berkonsultasi kepada badan pendiri dan bertanggungjawab kepada ketua umum ADI pusat.
    c.    Mekanisme pembentukan unit pelaksana teknis konsultan tersebut akan diatur tersendiri dalam ketetapan ADI.
   
Pasal 14
Pergantian Pengurus Antar Waktu

1.    Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugas tugasnya, sebelum masa kepengurusan berakhir.
2.    Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh ketua umum pada tingkat pusat, oleh ketua wilayah di tingkat wilayah dan oleh ketua cabang di tingkat cabang, melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

BAB V
BADAN PENDIRI

Pasal 15
Badan Pendiri

1.    ADI didirikan oleh badan pendiri, yang terdiri dari dosen-dosen yang merintis pendirian ADI pertama kali.
2.    Badan pendiri  otomatis tidak dapat diberhentikan selama hidup, bahkan selama ADI belum dibubarkan.
3.    Badan pendiri berfungsi memelihara agar perjalanan hidup ADI tidak keluar dari rel untuk mencapai tujuan ADI.

BAB VI
DEWAN PENASEHAT

Pasal 16
Dewan Penasehat

1.    Dewan penasehat beranggotakan para tokoh formal pemerintah, dunia usaha maupun para tokoh informal kemasyarakatan dan tokoh pendidikan yang berpengaruh luas di kalangan rakyat Indonesia.
2.    Jumlah anggota dewan penasehat sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang ketua.
3.    Khusus untuk majelis pengurus pusat dewan penasehat diketuai oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.
4.    Dewan penasehat berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan, saran, bantuan dan kemudahan bagi semua pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup ADI.
5.    Dewan penasehat dipilih dalam kongres nasional ADI, dan;
6.    Diangkat sampai diadakan kongres ADI periode berikutnya.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 17
Rapat, Koordinasi, Musyawarah, dan Kongres

1.    Rapat adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan. Rapat diadakan antar anggota pengurus.
2.    Koordinasi adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas masalah program kerja dan evaluasi.
3.    Musyawarah adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan yang dihadiri oleh majelis pimpinan paripurna, ditambah dengan utusan-utusan, peninjau dan undangan lain sesuai dengan keperluannya.
4.    Rapat, koordinasi dan musyawarah dapat diadakan pada tingkat pengurus ADI cabang, wilayah dan pusat.
5.    Musyawarah pada tingkat pengurus ADI pusat dinamakan musyawarah nasional.
6.    Kongres adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan tertinggi ADI.

Pasal 18
Musyawarah ADI Cabang

1.    Status musyawarah ADI cabang:
     a.    Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADI cabang.
     b.    Merupakan musyawarah anggota.
     c.    Diadakan satu kali dalam 4 tahun sebelum penyelenggaraan musyawarah wilayah.
2.    Wewenang musyawarah ADI cabang:
     a.    Menilai pertanggungjawaban pengurus ADI cabang.
     b.    Menetapkan program kerja ADI cabang yang merupakan rangkuman dari unsur-unsur program ADI wilayah serta penjabaran garis-garis besar program kerja ADI pusat.
     c.    Memilih pengurus ADI cabang dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan ADI cabang.
     d.    Memilih dan mengusulkan calon anggota majelis formatur serta calon-calon pengurus ADI wilayah dan pusat untuk periode berikutnya.
3.    Tata tertib musyawarah ADI cabang:
    a.    Peserta terdiri dari majelis pimpinan paripurna, para anggota ADI cabang, peninjau dan undangan lainnya.
    b.    Pengurus ADI cabang adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah ADI cabang.
    c.    Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah ADI cabang diatur dalam ketetapan ADI.
    d.    Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa ADI cabang.

Pasal 19
Musyawarah ADI Wilayah
1.    Status musyawarah ADI wilayah:
     a.    Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADI wilayah.
     b.    Diadakan satu kali dalam 4 tahun sebelum penyelenggaraan kongres.
2.    Wewenang musyawarah ADI wilayah:
    a.    Menilai pertanggungjawaban pengurus ADI wilayah.
    b.    Menetapkan program kerja ADI wilayah yang merupakan rangkuman  dari unsur-unsur program ADI cabang  serta penjabaran garis-garis besar program kerja ADI pusat.
    c.    Memilih pengurus ADI wilayah dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan ADI wilayah.
    d.    Memilih dan mengusulkan calon anggota majelis formatur serta calon-calon pengurus ADI pusat untuk periode berikutnya.
3.    Tata tertib musyawarah ADI wilayah:
    a.    Peserta terdiri dari majelis pimpinan paripurna ADI wilayah, utusan-utusan ADI cabang, peninjau dan undangan lainnya.
    b.    Pengurus ADI wilayah adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah ADI wilayah.
    c.    Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah ADI wilayah diatur dalam ketetapan ADI.
    d.    Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa ADI wilayah.

Pasal 20
Musyawarah Nasional
1.    Status musyawarah nasional;
    a.    Merupakan musyawarah ADI pusat, yaitu forum tertinggi ADI dibawah kongres.
    b.    Diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 4 tahun antara dua kongres
2.    Wewenang musyawarah nasional:
   a.    Mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kongres.
   b.    Menampung dan merumuskan usulan-usulan baru bagi penyempurnaan ADI.
   c.    Membentuk forum-forum khusus guna menampung, menyelesaikan dan memutus tentang masalah pembelaan diri dari anggota-anggota pengurus ADI wilayah dan pusat yang diberhentikan.
3.    Tata tertib musyawarah nasional:
    a.    Peserta terdiri dari pengurus lengkap ADI pusat dan utusan-utusan ADI wilayah.
    b.    Pengurus ADI pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah nasional.
    c.    Banyaknya utusan pengurus ADI wilayah ditentukan oleh pengurus ADI pusat.
    d.    Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah nasional diatur oleh pengurus ADI pusat.
   


Pasal 21
Kongres
1.    Status kongres:
    a    Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADI pusat.
    b    Merupakan kongres utusan-utusan ADI cabang, wilayah dan pusat.
          c. Diadakan satu kali dalam 5 tahun.   
2.    Wewenang kongres:
    a.    Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus ADI pusat.
    b.    Menetapkan program kerja ADI pusat berdasarkan  laporan-laporan ADI wilayah, tantangan-tantangan masa depan, tujuan ADI dan pertimbangan lainnya.
    c.    Memutuskan ketetapan-ketetapan ADI.
    d.    Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pedoman pokok dan kebijaksanaan ADI.
    e.    Memilih dan mengusulkan calon anggota majelis formatur atau calon-calon pengurus ADI pusat untuk periode berikutnya.
    f.    Memilih alternatif tempat penyelenggaraan kongres berikutnya.
3.    Tata tertib kongres:
   a.    Peserta terdiri dari majelis pimpinan paripurna ADI  pusat, utusan-utusan ADI wilayah dan cabang, serta peninjau. Peninjau adalah undangan lainnya.
   b.    Pengurus ADI pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan kongres.
   c.    Banyaknya utusan ADI cabang dan wilayah serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kongres ditetapkan oleh pengurus ADI pusat.
   d.    Dalam keadaan mendesak, jika dipandang perlu, dapat diadakan kongres luar biasa.

Pasal 22
Kongres Luar Biasa

1.    Kongres luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan kongres.
2.    Kongres luar biasa diadakan jika menghadapi keadaan yang luar biasa, atas permintaan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah ADI cabang, setelah mendengar pendapat dewan penasehat dan disetujui badan pendiri.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23
Hak Suara dan Hak Bicara

Peserta pada musyawarah ADI cabang, musyawarah wilayah, musyawarah nasional, kongres dan kongres luar biasa, mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peserta peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai hak suara.

Pasal 24
Korum dan Persyaratan

1.    Musyawarah ADI cabang dinyatakan syah apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu jumlah anggota cabang.
2.    Musyawarah ADI wilayah dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus ADI wilayah dan utusan-utusan pengurus ADI cabang di wilayahnya.
3.    Musyawarah ADI pusat dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah personalia pengurus ADI pusat dan utusan-utusan pengurus ADI wilayah.
4.    Kongres dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah personalia pengurus lengkap ADI pusat dan utusan pengurus ADI wilayah dan ADI cabang.
5.    Kongres luar biasa dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah personalia pengurus lengkap ADI pusat dan utusan wilayah dan cabang.
6.    Apabila ketentuan dalam ayat 1), ayat 2), ayat 3), ayat 4 dan ayat 5) pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka penyelenggaraan musyawarah ADI cabang, musyawarah ADI wilayah, musyawarah ADI pusat, kongres dan kongres luar biasa ditangguhkan selama dua jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut korum tidak terpenuhi, maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, maka musyawarah/kongres tersebut dinyatakan syah.

Pasal 25
Pengambilan Keputusan

1.    Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2.    Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB IX
KEGIATAN

Pasal 26
Kegiatan

1.    Membantu pengembangan mutu dan karir dosen dengan cara:
    a.    Mendirikan pusat dokumentasi, perpustakaan, jaringan informasi dan komunikasi terpadu dalam rangka pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian informasi tentang sumber daya, IPTEK, seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
    b.    Memberikan konsultasi tentang pendidikan dan pengajaran.
    c.    Mengadakan latihan, serta kursus, penataran dan sejenisnya.
    d.    Mengadakan pertemuan ilmiah, seperti: seminar, diskusi dan sejenisnya.
    e.    Menerbitkan publikasi karya ilmiah berupa buku, majalah, jurnal, buletin dan melalui media lainnya.
    f.    Memberikan konsultasi tentang penelitian dan pengembangan ilmu.
    g.    Memberikan konsultasi tentang pengabdian kepada masyarakat.
    h.    Dan berbagai kegiatan lainnya yang sesuai.
2.    Menampung dan memberikan konsultasi untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan anggota.
3.    Membuat bank data dosen, lengkap dengan keahliannya, penempatan, kenaikan jenjang jabatan akademik, jenjang karir, studi lanjut dan sebagainya.
4.    Membantu meningkatkan kesejahteraan anggota di tingkat organisasi ADI masing-masing, seperti pendirian koperasi dan usaha menguntungkan lainnya yang bersifat ilmiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ADI.
5.    Membantu pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan negara melalui pelayanan unit pelaksana teknis konsultan di lingkungan tiap tingkatan kepengurusan ADI masing-masing dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pelayanan ini dapat menerima jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ADI.
6.    Membantu pemerintah dan masyarakat dalam pemikiran-pemikiran ilmiah yang bersifat sosial, sukarela dan tidak mengharapkan jasa materil.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 27
Pengaturan Keuangan

1.    Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan keanggotaan ditentukan oleh pengurus ADI pusat dengan mempertimbangkan usulan wilayah dan cabang.
2.    Uang pangkal disetorkan kepada pengurus ADI pusat.
3.    Uang iuran bulanan anggota 70% untuk kepengurusan ADI cabang, 20% untuk kepengurusan ADI wilayah dan 10% untuk kepengurusan ADI pusat.
4.    Pelaksanaan pengumpulan uang pangkal, uang iuran bulanan anggota dan hasil usaha akan ditentukan dalam ketetapan ADI pusat.

BAB XI
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 28
Atribut Organisasi

1.    Atribut organisasi terdiri dari panji, lambang, bendera, lagu dan kartu tanda anggota, penggunaannya diatur melalui ketetapan ADI.
2.    Lambang adalah buku terbuka bertuliskan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), di atas buku tertutup.
3.    Bendera berwarna merah dan putih, vertikal, ditengahnya lambang ADI, gambar buku kuning emas, dengan tulisan hitam.
4.    Lagu akan disayembarakan
5.    Kartu anggota warna sama dengan bendera, tertera lambang, nama anggota, waktu berlakunya dan lainnya yang dianggap perlu.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 29
Aturan Tambahan

1.    Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI.
2.    Setiap anggota dan pengurus harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI.


BAB XIII
PENUTUP

Pasal 30
Hal lain dan Pemberlakuan

1.    Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI, akan diatur dalam ketetapan-ketetapan ADI.
2.    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI dibuat dan disahkan  pertama kali oleh badan pendiri, yang disempurnakan dan disahkan oleh kongres-III ADI.
3.    Selain tujuan dan keanggotaan badan pendiri ADI, bila dianggap perlu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI dapat disempurnakan oleh kongres ADI berikutnya.
4.    Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di    : Batam
Pada tanggal    :7 September 2012


PIMPINAN SIDANG KONGRES III


Prof. Dr. MTS Arief        Ketua
Prof. Dr. Bahaking Rama, MS    Wakil Ketua
Dr. Hj. Indrastuti        Sekretaris